Bisnis. com, JAKARTA — Fenomena badai pemutusan ikatan kerja( PHK) tidaklah isapan jempol belaka. Alasannya, ribuan pekerja di Indonesia sudah jadi korbannya. Pemerintah juga dimohon buat lekas berperan menanggulangi perkara tersebut. Departemen Ketenagakerjaan( Kemnaker) memberi tahu jumlah pekerja yang jadi korban PHK terus hadapi kenaikan semenjak Januari sampai dini Juni 2025. Dirjen Pembinaan Ikatan Industrial serta Jaminan Sosial Kemnaker, Indah Anggoro Gadis mengantarkan sampai minggu awal Juni 2025, dekat 30.000 pekerja terserang PHK. Angka tersebut bertambah bila dibanding laporan pada 23 April 2025 ialah 24. 036 pekerja yang jadi korban PHK, serta dibanding pada 20 Mei 2025 ialah 26.455 pekerja yang jadi korban PHK.
“ Dekat 30. 000- an pekerja ter- PHK per akhir Mei hingga pekan awal Juni 2025,” kata Indah kala ditemui di Kantor Kemnaker, Jakarta, Selasa( 24/ 6/ 2025). Kendati begitu, Indah tidak memerinci lebih jauh provinsi dengan permasalahan PHK paling tinggi dalam rentang periode tersebut. Tidak hanya itu, ia pula tidak memerinci zona mana yang sangat banyak merumahkan pekerja selama akhir Mei sampai Juni 2025.
Dalam catatan Bisnis, Kemnaker lebih dahulu mencatat paling tidak 26. 455 orang ter- PHK sampai 20 Mei 2025. Korban PHK sangat banyak terjalin di Jawa Tengah ialah sebanyak 10. 695 orang selama Januari- Mei 2025. Indah menyebut kalau permasalahan PHK sangat banyak terjalin di zona pengolahan, perdagangan besar eceran, serta jasa. Sedangkan itu, bila dibanding informasi per Januari 2025, jumlah korban PHK pada dini Juni 2025 ini bertambah lumayan signifikan. Dari yang semula berjumlah 3. 325 pekerja jadi 30.000 pekerja.
PHK Massal
Jumlah pekerja yang terdampak PHK Massal berisiko terus bertambah di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah serta perang dagang. Menteri Ketenagakerjaan( Menaker) Yassierli tidak menampik kalau keadaan geopolitik dikala ini diperkirakan berakibat negatif terhadap industri berorientasi ekspor di Tanah Air.
“ Ini pasti wajib kita monitor ya. Prediksi aku individu, pasti hendak berakibat kepada industri- industri yang ekspor ke luar negara sebab keadaan geopolitik itu hendak berakibat ke perkembangan ekonomi secara global,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa( 24/ 6/ 2025). Yassierli berkata, pemerintah sudah melaksanakan langkah prediksi yang ditimbulkan dari keadaan geopolitik ini. Ia menyebut, pemerintah sudah mempunyai grand design buat memitigasi terbentuknya PHK massal. Salah satunya, melalui program Jaminan Kehabisan Pekerjaan( JKP). Ia menarangkan, pemerintah semenjak dini tahun sudah membenarkan supaya pekerja yang terdampak PHK menemukan khasiat lebih, semacam dorongan tunai, pelatihan, sampai data lowongan kerja. Kemnaker pula sudah menjalakan koordinasi serta konsolidasi dengan Dinas Ketenagakerjaan di segala daerah dan dengan lintas departemen buat memitigasi PHK.“ Jadi temanya sama, gimana keadaan geopolitik global ini wajib kita respons bersama- sama. Sebab ujungnya itu yang di hilir merupakan Departemen Ketenagakerjaan,” tuturnya. Tidak hanya itu, kebijakan tarif impor besar yang diterapkan Presiden Amerika Serikat( AS) Donald Trump pula diperkirakan hendak berakibat negatif terhadap zona ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam proyeksi Center of Economic and Law Studies( Celios), paling tidak sebanyak 1, 2 juta tenaga kerja di bermacam zona yang berpotensi terdampak pemutusan ikatan kerja( PHK) lantaran kinerja ekspor Indonesia ke AS yang terancam turun signifikan. Direktur Celios Nailul Huda berkata proyeksi tersebut dihitung bersumber pada metode perhitungan International Monetary Fund( IMF), di mana tiap peningkatan tarif impor sebesar 1% hendak berakibat pada penyusutan permintaan sebesar 0, 8%.“ Dari perhitungan kami, penyusutan ekspor ke AS diperkirakan menggapai 20%- 24% per item benda. Dampaknya, dekat 1, 2 juta pekerja Indonesia berpotensi terserang PHK,” ucap Nailul kepada wartawan, dilansir Jumat( 18/ 4/ 2025).
